JAKARTA | Dyahsetuti.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedekatan personal maupun hubungan politik tidak boleh menjadi alasan seseorang mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan proses hukum.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat mengikuti program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026). Ia mencontohkan kasus Dadan Hindayana, yang menurut Prabowo pernah menjadi bagian dari tim sukses sekaligus tim pakarnya sebelum kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo.
Dadan Hindayana saat ini menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN periode 2025–2026. Penetapan tersangka tersebut menjadi salah satu perkara yang disinggung Prabowo ketika menjelaskan prinsipnya mengenai penegakan hukum tanpa melihat kedekatan personal.
“Ini Negara, Bukan Soal Kawan”
Selain kasus Dadan, Prabowo juga menyinggung penyitaan aset dalam perkara yang berkaitan dengan kawasan Hotel Sultan.
Prabowo mengatakan bahwa Pontjo Sutowo, sosok yang terkait dengan pengelolaan Hotel Sultan, merupakan orang yang dikenalnya dan bahkan disebutnya sebagai kawan. Namun, menurut Prabowo, hubungan tersebut tidak boleh mengubah sikap pemerintah ketika kepentingan negara dan proses hukum berjalan.
“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo untuk menggambarkan prinsip bahwa hubungan pertemanan, status sosial, maupun kedekatan dengan penguasa tidak seharusnya menjadi faktor yang menentukan proses penegakan hukum.
Sejak Jadi Menhan, Orang Dekat Diminta Tak Cari Bisnis
Prabowo juga mengungkapkan bahwa prinsip menjaga jarak antara kekuasaan dan kepentingan bisnis telah ia terapkan sejak dirinya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Ia mengaku langsung mengumpulkan keluarga serta orang-orang dekatnya di Partai Gerindra pada awal masa jabatannya. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta agar orang-orang terdekatnya tidak memanfaatkan posisinya untuk mencari peluang bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok. Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah munculnya konflik kepentingan dan memastikan jabatan publik tidak digunakan sebagai sarana untuk memberikan keuntungan kepada keluarga maupun lingkaran terdekat.
Pesan Serupa Disampaikan Saat Menjadi Presiden
Prabowo mengatakan prinsip tersebut kembali ia tekankan ketika dipercaya menjadi Presiden. Ia mengaku telah memberikan peringatan kepada keluarga, kolega, serta kader Gerindra agar tidak menganggap kedekatan dengan Presiden sebagai jaminan perlindungan ketika melakukan pelanggaran.
“Begitu saya jadi Presiden, saya bilang hati-hati. Saudara, Gerindra, apa semua. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan,” katanya.
Ia kemudian menyebut adanya kepala daerah dari Partai Gerindra yang tersangkut perkara hukum sebagai gambaran bahwa dirinya tidak ingin memberikan perlakuan khusus berdasarkan latar belakang politik.
“Anda bisa lihat, berapa Bupati Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota, dan sebagainya,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan pesan yang ingin disampaikan Prabowo bahwa hukum, menurut prinsip yang ia sampaikan, harus ditempatkan di atas hubungan politik maupun kedekatan personal.
Kepentingan Rakyat Harus di Atas Segala Hal
Di bagian akhir, Prabowo menekankan pentingnya sikap arif dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan bernegara. Menurut dia, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Bernegara itu, kita harus arif, kita harus bijak. Tapi di ujungnya, kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menjadi penegasan mengenai prinsip yang ia sampaikan terkait pemberantasan korupsi: kedekatan dengan kekuasaan, menurutnya, tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum. (Tim)
