JEMBRANA | Dyahsetuti.com — Langkah besar menuju kemandirian energi nasional dimulai dari ujung barat Pulau Dewata. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Peluncuran tersebut menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat peralihan Indonesia dari ketergantungan terhadap energi fosil menuju sumber energi baru dan terbarukan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, program PLTS 100 GWp di Gilimanuk merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar pembangunan PLTS tersebut dipercepat sehingga seluruh target 100 GWp dapat diselesaikan pada 2029.
“Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Program raksasa energi surya tersebut diproyeksikan mampu memberikan efisiensi biaya listrik hingga sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Tak berhenti pada pembangunan pembangkit energi surya, pemerintah juga menargetkan pada 2026 dapat membangun 30 GWp PLTS sekaligus menghentikan operasional sekitar 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Potensi Energi Surya Indonesia Sangat Besar
Program tersebut menjadi penting mengingat Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat melimpah. Berdasarkan data pemerintah, potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hingga April 2026, kapasitas PLTS yang telah terpasang baru sekitar 1,5 GWp.
Karena itu, pembangunan PLTS 100 GWp dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pemanfaatan potensi energi matahari yang dimiliki Indonesia.
Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, kemudian tahap kedua sebesar 18 GWp, dan tahap ketiga sebanyak 30 GWp.
Dengan pengembangan secara bertahap tersebut, pemerintah berharap ekosistem energi surya nasional dapat tumbuh lebih cepat, mulai dari pembangkit, baterai penyimpanan energi, jaringan listrik hingga industri pendukungnya.
Dorong Listrik Desa dan Wilayah 3T
Komitmen pemerintah terhadap pemerataan energi juga terlihat dari pembangunan infrastruktur listrik di berbagai wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang terdiri atas 12 PLTS dan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Total investasi pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp103,3 miliar, dengan manfaat yang dirasakan oleh sekitar 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Program tersebut dilanjutkan pada 2026 melalui pembangunan 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T yang ditujukan untuk melayani sekitar 4.259 rumah tangga, dengan nilai pembangunan mencapai Rp450,2 miliar.
Selain itu, pemerintah juga membangun tiga lokasi PLTMH untuk melayani sekitar 464 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp50,4 miliar.
Sementara melalui program listrik desa, pemerintah telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu tercatat menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Bukan Sekadar Proyek Energi
Prasetyo menegaskan, program PLTS 100 GWp tidak semata-mata dipandang sebagai proyek penyediaan listrik. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari strategi menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Investasi akan didorong tidak hanya pada sektor pembangkit, tetapi juga pada pengembangan baterai, jaringan listrik serta penguatan industri solar photovoltaic (PV) dalam negeri.
Ekspansi energi surya juga diharapkan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih ramah lingkungan atau green jobs.
Dalam proyeksi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pembangunan sektor kelistrikan diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi masuk kategori green jobs.
Dengan demikian, transisi energi tidak hanya diarahkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya industri baru, investasi, teknologi dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Dari Gilimanuk untuk Indonesia
Dipilihnya Gilimanuk, Jembrana, sebagai lokasi peluncuran program PLTS 100 GWp memberi pesan kuat bahwa transformasi energi nasional tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi juga memiliki dimensi pembangunan daerah.
Dari Bali, pemerintah memulai langkah besar menuju sistem energi yang lebih bersih, mandiri dan berkelanjutan.
Pembangunan PLTS 100 GWp pun akan terus dikawal secara bertahap dan terukur. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, menekan biaya listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Bagi Indonesia, energi surya bukan lagi sekadar alternatif. Dengan potensi yang sangat besar, matahari kini ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting menuju Indonesia yang mandiri, tangguh dan kompetitif di bidang energi. (Tim Newsyess)
