JAKARTA | Dyahsetuti.com – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan strategis pemerintah menjadi sorotan publik. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penertiban kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam.

Di tengah pelaksanaan berbagai program tersebut, dinamika politik nasional juga diwarnai demonstrasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Situasi ini memunculkan beragam pandangan mengenai arah pemerintahan, efektivitas program, serta kepentingan yang berada di balik dinamika politik nasional.

Praktisi hukum Ali Lubis, S.H., M.H., dalam catatan bertajuk “Catatan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, menilai berbagai kebijakan pemerintah perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dari sisi manfaatnya bagi masyarakat dan kepentingan negara.

Melalui tulisannya, Ali Lubis mengemukakan pandangan bahwa sejumlah kebijakan yang menyentuh kepentingan ekonomi, pengelolaan kekayaan negara, dan kesejahteraan masyarakat berpotensi berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh perubahan kebijakan.

Namun, anggapan bahwa demonstrasi terhadap pemerintah semata-mata dipicu oleh kepentingan tertentu merupakan pandangan penulis yang tetap perlu diuji melalui fakta. Demonstrasi juga merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan keberatan terhadap kebijakan negara.

16 Program dan Kebijakan yang Menjadi Sorotan

Dalam catatannya, Ali Lubis menguraikan 16 poin yang menurutnya menggambarkan arah kebijakan dan capaian pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. Program Makan Bergizi Gratis

Program MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk ibu hamil dan balita.

Pemerintah juga menyebut program ini memiliki dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Dalam catatannya, Ali Lubis menyebut jangkauan program telah mencapai sekitar 57 juta penerima manfaat. Angka tersebut perlu disesuaikan dengan data resmi pada tanggal pengukuran yang digunakan.

2. Penyelamatan kekayaan negara dan penertiban kawasan hutan

Ali menyoroti peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara serta menertibkan pemanfaatan lahan yang bermasalah.

Menurut catatannya, langkah tersebut berkaitan dengan penyelamatan uang negara dan penguasaan kembali jutaan hektare lahan. Besaran nilai penyelamatan dan luas lahan perlu dirujuk pada laporan resmi untuk memastikan angka yang akurat.

3. Sekolah Rakyat untuk keluarga kurang mampu

Program Sekolah Rakyat dipandang sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

Program ini tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan fasilitas belajar dan dukungan kebutuhan dasar peserta didik.

4. Penguatan ketahanan pangan nasional

Swasembada pangan menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Penguatan produksi dalam negeri, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengelolaan cadangan beras menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Ali menyoroti cadangan beras nasional yang disebut mencapai 4,2 juta ton. Untuk kepentingan pemberitaan, angka tersebut perlu disertai periode pengukuran dan sumber resmi agar tidak mencampuradukkan stok pemerintah dengan produksi atau total ketersediaan beras nasional.

5. Penghapusan piutang macet bagi UMKM, petani, dan nelayan

Ali juga menyoroti kebijakan penghapusan piutang macet tertentu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Kebijakan tersebut memiliki landasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dan diarahkan untuk membantu kelompok usaha yang memenuhi persyaratan agar dapat kembali mengakses pembiayaan serta mengembangkan kegiatan ekonominya.

6. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir.

Program ini diharapkan dapat memperbaiki fasilitas permukiman, mendukung aktivitas ekonomi perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ali menyebut pembangunan telah menjangkau 100 kampung sejak 2025, dengan target pengembangan hingga 5.000 kampung pada 2029. Angka realisasi dan target tersebut perlu dicocokkan dengan data kementerian terkait.

7. Pemeriksaan kesehatan gratis

Program Cek Kesehatan Gratis merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan preventif.

Melalui pemeriksaan kesehatan, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini sehingga risiko penyakit dapat dikenali dan ditangani lebih cepat.

Ali menyebut jangkauan program telah mencapai sekitar 106 juta orang. Angka ini perlu disertai tanggal pemutakhiran dan definisi penerima layanan berdasarkan data resmi.

8. Prestasi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Bidang olahraga turut menjadi bagian dari catatan Ali Lubis. Timnas Indonesia berhasil menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Oktober 2026.

Kemenangan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola nasional dan menunjukkan bahwa dukungan terhadap olahraga dapat menjadi bagian dari pembangunan kebanggaan serta persatuan bangsa.

9. Efisiensi dan penataan badan usaha milik negara

Ali menyoroti pentingnya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, dan mengurangi pemborosan anggaran.

Dalam catatannya, ia menyebut penutupan 290 BUMN dan potensi penghematan Rp50 triliun per tahun. Klaim ini memerlukan verifikasi khusus, termasuk kejelasan apakah yang dimaksud adalah penutupan badan usaha, pembubaran entitas, konsolidasi, atau penataan anak perusahaan.

10. Revitalisasi sekolah

Revitalisasi fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan menyediakan lingkungan belajar yang lebih layak.

Ali menyebut sebanyak 16.167 sekolah telah direvitalisasi di berbagai wilayah Indonesia. Angka realisasi tersebut perlu diperjelas berdasarkan periode pelaksanaan dan data kementerian yang membidangi pendidikan.

11. Pemberantasan mafia di sektor sumber daya alam

Pemberantasan praktik ilegal di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, kehutanan, serta perkebunan sawit menjadi isu penting dalam pengelolaan kekayaan negara.

Penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten diharapkan dapat menekan kerugian negara, mendorong kepatuhan terhadap peraturan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

12. Pengaturan potongan bagi pengemudi ojek online

Ali turut menyoroti kebijakan mengenai pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikator.

Dalam catatannya, ia menyebut batas potongan aplikator maksimal 8 persen. Angka ini perlu diperiksa terhadap ketentuan resmi yang berlaku agar tidak menimbulkan kekeliruan mengenai besaran potongan, komponen biaya, dan cakupan kebijakannya.

13. Peningkatan kesejahteraan guru

Kesejahteraan guru menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ali menyoroti kebijakan peningkatan penghasilan guru aparatur sipil negara (ASN) serta dukungan tunjangan bagi guru non-ASN. Besaran dan mekanisme penerimaannya perlu dijelaskan sesuai skema yang berlaku karena tidak semua guru menerima tambahan penghasilan dengan nominal dan ketentuan yang sama.

14. Penguatan Pasal 33 UUD 1945

Ali menilai penerapan Pasal 33 UUD 1945 perlu menjadi landasan dalam pengelolaan perekonomian nasional.

Pasal tersebut menegaskan prinsip perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, prinsip tersebut menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

15. Program pembangunan tiga juta rumah

Penyediaan hunian layak bagi masyarakat menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Ali menyebut pembangunan telah mencapai 314 ribu unit dari target tiga juta rumah. Angka tersebut perlu diperjelas apakah mencakup rumah yang telah selesai dibangun, rumah yang sedang dikerjakan, atau keseluruhan capaian program perumahan berdasarkan kategori tertentu.

16. Bursa komoditas dan mineral strategis

Ali juga menyoroti rencana peluncuran bursa komoditas dan mineral strategis pada 1 Januari 2027.

Rencana tersebut, sebagaimana dituliskan dalam catatannya, masih merupakan agenda mendatang per 30 Oktober 2026. Karena itu, pemberitaan perlu menempatkannya sebagai rencana yang akan datang, bukan sebagai program yang sudah terlaksana.

Demonstrasi, Kritik, dan Ujian Demokrasi

Berbagai program yang diuraikan Ali Lubis menunjukkan luasnya agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kesejahteraan sosial hingga pengelolaan sumber daya alam.

Namun, capaian program pemerintah dan munculnya demonstrasi merupakan dua hal yang perlu dianalisis secara proporsional. Kebijakan publik dapat memberikan manfaat bagi sebagian kelompok, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan mengenai pembiayaan, pelaksanaan, pemerataan, transparansi, dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, demonstrasi tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai upaya mengganggu pemerintahan. Dalam negara demokrasi, penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak warga negara, sementara pemerintah berkewajiban mendengar kritik dan memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya angka yang diumumkan, tetapi juga oleh hasil yang dapat dirasakan masyarakat, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta kemampuan menyelesaikan persoalan yang masih ada.

“Kami Bersama Prabowo”

Melalui catatan tersebut, Ali Lubis menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menempatkan berbagai program pemerintah sebagai alasan untuk melihat perjalanan pemerintahan dari sisi kebijakan dan agenda pembangunan yang sedang dijalankan.

Sikap dukungan politik merupakan hak setiap warga negara. Namun, dukungan yang konstruktif tetap dapat berjalan beriringan dengan evaluasi, kritik yang berbasis fakta, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menilai sejauh mana janji dan program pembangunan diterjemahkan menjadi hasil nyata. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata, tata kelola pemerintahan semakin baik, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama.

Bagi Indonesia, perdebatan dan perbedaan pandangan semestinya menjadi ruang untuk memperkuat demokrasi, bukan alasan untuk mengabaikan fakta maupun membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Penulis: Ali Lubis, S.H., M.H. — Praktisi Hukum

Catatan: Tulisan ini disusun berdasarkan pokok-pokok pandangan penulis. Angka capaian program, klaim penghematan, serta sejumlah kebijakan yang disebutkan perlu diverifikasi lebih lanjut melalui sumber resmi sebelum dipublikasikan sebagai fakta jurnalistik. (Tim Newsyess)